Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi III DPR RI bersama mitra kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kupang

Pada hari ini, Rabu 2 Agustus 2018 telah dilaksanakan kunjungan kerja masa reses Komisi III DPR RI bersama mitra kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kupang.

Adapun mitra kerja yang diundang dalam acara tersebut antara lain Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Ketua Pengadilan Militer III 15 Kupang, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se-Nusa Tenggara Timur, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Acara dimulai dengan pemaparan materi yang disampaikan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM Andreas Don Rade, S.H.,M.H., dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer III 15 Kupang dan terakhir Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kupang. Berikutnya ada sesi tanya jawab antara Komisi III DPR RI dengan mitra kerja.

Satu salah satu topik yang menjadi isu pembahasan adalah mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Sikap Pengadilan Tinggi Kupang terhadap RUU Jabatan Hakim adalah sebagai berikut.

Menolak pasal 51 ayat (2) termasuk pasal 54 yang mengatur tentang batas usia pensiun;

Tinjauan periodisasi (Pasal 31 ayat (2) dan (3) ditolak secara tegas karena membuka peluang dan ruang intervensi ekstra judicial baik langsung maupun tidak langsung,;

Rekrutmen Hakim dan mutasi oleh Mahakamah Agung bekerja sama dengan Komisi Yudisial ditolak secara tegas karena terkait dengan indepedensi Hakim serta bertentangan dengan semangat Reformasi Kekuasaan Kehakiman satu atap (one roof system) yang notabene merupakan harga mati;

Persyaratan peserta seleksi pendidikan Calon Hakim Pertama (Pasal 19) ditolak secara tegas dan harus dari fresh graduate karena terkait dengan pembentukan jiwa profesi Hakim. Dalam peradilan Militer harus dari korps hukum ketiga angkatan;

Pengawasan perilaku hakim (pasal 49 ayat 3) frasa “hanya” oleh KY harus ditolak karena menghilangkan pengawasan internal Mahkamah Agung RI;

Penilaian kinerja teknis peradilan terhadap Hakim Tinggi (pasal 45 ayat (1) dan (2) RUU JH) dan terhadap Hakim Pertama (pasal 39 ayat (1) dan (2) RUU JH) harus ditolak dengan tegas;

Perlu perlindungan profesi Hakim;

Perlunya sistem penggajian dan pensiun Hakim diatur secara khusus dan memadai;

Untuk kemandirian finansial peradilan ini ditetapkan alokasi dananya dari presentase APBN;

Pengaturan jabatan hakimpada lingkungan peradilan militer perlu akomodasi secara rinci oleh RUU Jabatan Hakim;

Pengaturan jabatan Hakim pada pengadilan khusus, jika orientasi dasar RUU Jabatan Hakim ini adalah sebagai umbrella wet;

Kebutuhan pengaturan organisasi profesi Hakim dalam suatu wadah tunggal sangat penting.

Acara dilakhiri dengan foto bersama antara Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Ketua Pengadilan Militer III 15 Kupang, dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kupang. *ikaw

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Selasa 02 oktober 2018 bertempat di ruang sidang utama pengadilan negeri bajawa diadakan sosialisasi e-Court MARI,

Read more ...

Rabu 10 Oktober 2018, Bertempat di gedung kantor pengadilan negeri bajawa, ketua pengadilan negeri bajawa

Read more ...

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharmayukti Karini ke 16, Bertempat di gedung kantor Pengadilan Negeri Bajawa

Read more ...

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech