Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

  •  

     

  •  

     

  •  


  • ______

    ______

    _____  _

    Photo of Milford Sound in New Zealand
  • ______



  • SIstem Informasimasi Penelusuran Perkara (CTS/SIPP)

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bajawa

    Lanjutkan

  • Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

    Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.

    Lanjutkan

  • Penyerahan Sertifikat Akreditas
  • Akreditasi

    Penerimaan Sertifikat Akreditasi "A Exellent" Pengadilan Negeri Bajawa

    Lanjutkan

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

HUKUM ADAT DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.

 

Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat (adatrecht) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul De Atjehers. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mengenal istilah ini. Namun, sejak van Vollenhoven mempopulerkan adatrecht dalam bukunya Het Adatrecht van Nederland-Indie, istilah ini menjadi dikenal luas di kalangan akademisi.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Maksud sanksi disini adalah apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Pandangan dari Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini terkenal dengan teori keputusan (beslissingenleer). Dengan demikian hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat umum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsionaris hukum, bukan hanya yang dihasilkan oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan.

Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan ditaati oleh masyarakat anggota persekutuan atau masyarakat adat serta memiliki sanksi.

Masyarakat adat adalah induk geneologis yang menurunkan masyarakat hukum adat geneologis. Masyarakat hukum adat terbentuk oleh dua faktor utama yaitu: geneologis (hubungan darah) dan territorial (contoh: desa). Masyarakat hukum adat yang berdasarkan geneologis dikelompokkan menjadi 3 yakni Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Patrilineal yakni masyarakat hukum adatnya mengikuti garis/keturunan kepada Ayah (laki-laki) atau tidak bernasab kepada Ibu , sehingga kedudukan Ayah lebih tinggi daripada Ibu. Matrilineal kebalikan dari Patrilineal dimana Matrilineal merupakan masyarakat hukum adat yang mengikuti garis/keturunan Ibu, sehingga kedudukan Ibu lebih tinggi daripada Ayah. Yang terkahir Parental, masyarakat hukum adat yang bersifat Parental memiliki sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik/mengikuti garis keturunan Ayah maupun Ibu.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan Hakim ketika menghadapi suatu perkara yang mana tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum tertulis maka Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara tersebut. Artinya adalah hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai             hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

 

            Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu peranan hukum adat penting dalam pelaksanaan tugas Hakim serta juga memiliki pengaruhnya dalam pembangunan hukum nasional.

            Kedudukan hukum adat selaku materi ialah memberi bahan untuk pembinaan hukum nasional Indonesia. Hukum Adat sebagai bagian dari Hukum Positip, selain memerlukan pembinaan yang diarahkan kepada Kesatuan Bangsa dan perkembangan pembangunan, sebagai hukum yang hidup dan dengan demikian sebagai hukum yang sesuai dengan pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran hukum Rakyat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang baru. Adapun hubungannya dengan masalah perundang-undangan adalah, bahwa pembangunan hukum nasional kita, dengan tidak mengabaikan timbul dan tumbuh serta berkembangnya hukum kebiasaan, terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari peranan hukum adat dalam memberikan nilai-nilai serta pandangan-pandangan maupun cita-cita masyarakat terhadap pembangunan hukum nasional, yang mana hukum adat tersebut diterapkan ke dalam peraturan-perundang-undangan sebagai sumber hukum.

            Soepomo berpendapat, “bahwa Hukum Adat dikemudian hari masih tetap akan meminta perhatian para pembangun-negara kita, baik untuk memberi bahan-bahan di dalam pembentukan kodifikasi, maupun untuk langsung dipakai di dalam lapangan yang belum mungkin dikodificeer, bahkan di mana telah dapat diadakan kodifikasi, hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber dari hukum baru dalam hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dengan undang-undang.

            Mengambil bahan-bahan Hukum Adat dalam penyusunan hukum nasional yang baru pada dasarnya berarti penggunaan konsepsi dan azas-azas hukum dari Hukum Adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang baru dan bukanlah berupa penuangan norma-norma yang ada ke dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan. Norma-norma hukum Hukum Adat pada hakekatnya adalah abstraksi daripada penerapan azas-azas hukum Hukum Adat terhadap kasus-kasus konkrit dalam situasi tertentu dalam lingkungan masyarakat tradisionil, yang kiranya sedang dibangun. Menggunakan bahan-bahan Hukum Adat berarti juga memasukkan konsepsi dan azas-azas Hukum Adat ke dalam lembaga-lembaga masyarakat modern agar sesuai dengan tuntutan tata-masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengambil bahan-bahan dari Hukum Adat meliputi juga penggunaan lembaga-lembaga Hukum Adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan tuntutan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifatnya yang asli.

            Eksistensi hukum adat saat ini pun telah semakin pesat, hal ini terlihat dari masuknya hukum kebiasaan/hukum adat sebagai salah satu sumber hukum formil di Indonesia disamping undang-undang, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sehingga tidak salah jika hukum adat dalam penerapannya sering dijadikan rujukan atau sumber hukum dalam hal undang-undang tidak mengatur secara jelas. lebih daripada itu hukum adat juga dijadikan sebagai sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dimana azas-azas yang terkandung dalam hukum adat dirumuskan ke dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan.

            Penerapan Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat dalam hal transaksi tanah, dimana di dalam jual beli atas tanah di dalam hukum adat bersifat riil/nyata/konkrit/terbuka. Jual beli atas tanah terjadi dan sah menurut Hukum Adat apabila si Penjual telah menyerahkan sebidang tanahnya kepada Pembeli dan si Pembeli telah membayar lunas/tunai. Di dalam perjanjian jual beli menurut Hukum Adat tidak diperlukan suatu formalitas tertentu (akta notaris), tetapi disaksikan oleh masyarakat hukum adat seperti ketua adatnya, biasanya disertai pula dengan upacara adat, hal ini menunjukan sifat terang dari perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. Jual beli tanah menurut hukum adat dianut pula oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), dimana asas-asas Hukum Adat diambil/dianut di dalam UUPA sehingga UUPA tidak mungkin meninggalkan asas-asas Hukum Adat.

            Keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia akan tetap eksis. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut:

  1. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.
  2. Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan memberi bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUHPidana baru untuk negara kita.
  3. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum / tidak ditetapkan oleh undang-undang.

            Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat dalam penerapannya dalam hukum nasional di Indonesia sangat diperlukan terutama bagi hakim yang ketika memeriksa suatu perkara tidak menemukan pengaturannya dalam hukum tertulis maka Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara. Selain itu nilai-nilai serta azas-azas yang terkandung dalam hukum adat turut dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, mengingat hukum positif suatu negara harus menjiwai nilai-nilai bangsa itu sendiri sehingga menurut penulis hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional.

 

 

Penulis: Eka Rizky Permana, S.H.

(Calon Hakim Pengadilan Negeri Bajawa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional. Cetakan Pertama. Binacipta. Bandung.

Rato, Dominikus. 2016. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat. Cetakan Pertama. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Edisi Ketiga. CV. Rajawali. Jakarta.

 

Jurnal

Eka Susylawati. Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Al-Ihkam. Vol. IV.No. 1. Juni 2009.

Yanis Maladi. Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Jurnal. Mimbar Hukum. Volume 22. Nomor 33. Oktober 2010.

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 

Internet

http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/ diakses pada 7 April 2018 pukul 15.00 WITA.

APLIKASI EKSTERNAL

 

APLIKASI INTERNAL

 

 

 

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi