Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Prosedur Pengajuan Permohonan

Untuk Gugatan/Permohonan

  1.  Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

  2.  Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 4 (empat) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

  3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.
    Catatan :

    • Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

    • Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.

    • Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

  4. 4.Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 

  5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

  6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

  7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

  8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

  9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

  10. .Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

  11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

  12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFTARAN SELESAI
Pihak/ pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018 telah dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagekeo dalam rangka pengucapan sumpah/janji pengganti Ketua DPRD Nagekeo masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Silvester Yewa. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Nagekeo dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pjs. Bupati Nagekeo, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, anggota DPRD Nagekeo, unsur Forkopinda, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, LSM, wartawan serta masyarakat.

Acara tersebut dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu pengucapan sumpah/janji yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan doa dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. *ikaw

Pada hari ini, Rabu 6 Juni 2018 telah dilangsungkan Pengawasan Daerah dan Opening Meeting Asesment Surveilen Pertama di Pengadilan Negeri  Bajawa oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang. Adapun tim terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi /Lead Assesor, YM Dr. BARITA L. GAOL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengawas, YM ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Panitera, H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H., serta Sekretaris, H. BAHAR MATTALIU, S.H. Pembukaan dilaksanakan bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bajawa dan dilanjutkan dengan berkeliling Pengadilan Negeri Bajawa, mewawancara, dan memeriksa dokumen. Pengawasan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat. Selanjutnya, dilangsungkan rapat Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang bertepat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bajawa. Acara diakhiri dengan pembacaan hasil Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokok-pokoknya tidak ada temuan yang bersifat mayor, tetapi masih ada temuan-temuan bersifat minor seperti kelengkapan dokumen yang harus segera dilengkapi. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas objektivitas tim Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang, dan berharap temuan-temuan dijadikan motivasi sekaligus momentum intropeksi diri dan membenahi Pengadilan Negeri Bajawa guna mewujudkan visi Mahkamah Agung serta cetak biru (blue print) pembaruan peradilan Mahkamah Agung tahun 2035. Seluruh jajaran pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa berkomitmen itu segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2018. Terakhir, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., memberikan pembinaan kepada Hakim-hakim, Panitera, Juru Sita serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa agar bekerja segenap hati berdasarkan atas kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *ikaw

Pada hari ini, Jumat 1 Juni 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bajawa telah dilangsungkan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa mengikuti upacara dengan khidmat, tertib, dan sederhana.

Bertindak sebagai Pembina pagi ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H. Dalam pidatonya, pimpinan membacakan naskah sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pancasila telah menjadi bintang pemandu selama 73 tahun. Pancasila telah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila juga sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang, telah duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.

Dalam apel juga disampaikan agar setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga di era serba digital ini, agar pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa juga memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Media Sosial jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti menyebarkan radikalisme, isu SARA hingga berita hoax. Pada momen lahir Pancasila ini, seharusnya dijadikan sebagai momen untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

    Saya ingin tahu apakah pengertian "direksi yang membidangi personalia" dalam Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan direktur yang membidangi personalia wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Apakah pengertian membidangi di sini adalah direktur yang bersangkutan memang direktur yang terspesialisasi di bidang personalia ataukah juga termasuk direktur biasa yang salah satu manager yang berada di bawahnya adalah manager personalia disamping manager-manager lainnya (marketing, produksi, dan lain-lain)? Terima Kasih.

  • Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

    Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Saya mau menanyakan mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa. Yang menjadi pertanyaan:

    1. si A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan.
    2. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 44 huruf g tertulis tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Apakah teman saya tersebut di atas bisa mengikuti menjadi Calon Kades? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban yang diberikan disampaikan banyak terima kasih. Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
  • Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

    Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

  • Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Bisakah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan menjadi Presiden?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech