Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Gugatan Perwakilan Kelompok

  1. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri.
  2. Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:
    1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
    2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
    3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
  3. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan¬-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
    1. ldentitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
    2. ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
    3. ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
    4. ldentitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
    5. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
    6. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
    7. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
  4. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
  5. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4).
  6. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenal persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
  7. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
  8. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.
  9. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
  10. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.
  11. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
    1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
    2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
  12. Pemberitahuan memuat:
    1. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
    2. Penjelasan singkat tentang kasus;
    3. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
    4. Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
    5. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
    6. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
    7. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
    8. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
    9. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
    10. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.
  13. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini.
  14. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.
  15. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
  16. Dalam gugatan perwakilan kelompok/class action, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah¬langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (Pasal 9 PERMA).

Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018 telah dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagekeo dalam rangka pengucapan sumpah/janji pengganti Ketua DPRD Nagekeo masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Silvester Yewa. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Nagekeo dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pjs. Bupati Nagekeo, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, anggota DPRD Nagekeo, unsur Forkopinda, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, LSM, wartawan serta masyarakat.

Acara tersebut dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu pengucapan sumpah/janji yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan doa dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. *ikaw

Pada hari ini, Rabu 6 Juni 2018 telah dilangsungkan Pengawasan Daerah dan Opening Meeting Asesment Surveilen Pertama di Pengadilan Negeri  Bajawa oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang. Adapun tim terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi /Lead Assesor, YM Dr. BARITA L. GAOL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengawas, YM ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Panitera, H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H., serta Sekretaris, H. BAHAR MATTALIU, S.H. Pembukaan dilaksanakan bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bajawa dan dilanjutkan dengan berkeliling Pengadilan Negeri Bajawa, mewawancara, dan memeriksa dokumen. Pengawasan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat. Selanjutnya, dilangsungkan rapat Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang bertepat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bajawa. Acara diakhiri dengan pembacaan hasil Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokok-pokoknya tidak ada temuan yang bersifat mayor, tetapi masih ada temuan-temuan bersifat minor seperti kelengkapan dokumen yang harus segera dilengkapi. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas objektivitas tim Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang, dan berharap temuan-temuan dijadikan motivasi sekaligus momentum intropeksi diri dan membenahi Pengadilan Negeri Bajawa guna mewujudkan visi Mahkamah Agung serta cetak biru (blue print) pembaruan peradilan Mahkamah Agung tahun 2035. Seluruh jajaran pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa berkomitmen itu segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2018. Terakhir, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., memberikan pembinaan kepada Hakim-hakim, Panitera, Juru Sita serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa agar bekerja segenap hati berdasarkan atas kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *ikaw

Pada hari ini, Jumat 1 Juni 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bajawa telah dilangsungkan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa mengikuti upacara dengan khidmat, tertib, dan sederhana.

Bertindak sebagai Pembina pagi ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H. Dalam pidatonya, pimpinan membacakan naskah sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pancasila telah menjadi bintang pemandu selama 73 tahun. Pancasila telah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila juga sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang, telah duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.

Dalam apel juga disampaikan agar setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga di era serba digital ini, agar pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa juga memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Media Sosial jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti menyebarkan radikalisme, isu SARA hingga berita hoax. Pada momen lahir Pancasila ini, seharusnya dijadikan sebagai momen untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

    Saya ingin tahu apakah pengertian "direksi yang membidangi personalia" dalam Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan direktur yang membidangi personalia wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Apakah pengertian membidangi di sini adalah direktur yang bersangkutan memang direktur yang terspesialisasi di bidang personalia ataukah juga termasuk direktur biasa yang salah satu manager yang berada di bawahnya adalah manager personalia disamping manager-manager lainnya (marketing, produksi, dan lain-lain)? Terima Kasih.

  • Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

    Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Saya mau menanyakan mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa. Yang menjadi pertanyaan:

    1. si A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan.
    2. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 44 huruf g tertulis tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Apakah teman saya tersebut di atas bisa mengikuti menjadi Calon Kades? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban yang diberikan disampaikan banyak terima kasih. Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
  • Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

    Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

  • Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Bisakah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan menjadi Presiden?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech