Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Eksekusi Putusan Incrach

  1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

  2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

    1. Putusan declaratoir;

    2. Putusan constitutief;

    3. Putusan condemnatoir;

  3. Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

  4. Putusan condemnatoir merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

  5. utusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.

  6. Penerapan Pasal 225 HIR/ 259 Rbg harus terlebih dahulu ternyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak dapat / tidak mampu melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara. Dalam hal demikian, Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.

  7. Untuk memperoleh jumlah yang sepadan, Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan Ketua ¬Pengadilan Negeri dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

  8. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg).

  9. Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

  10. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telah diterima oteh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya.

  11. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/ rumah tersebut).

  12. Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit / kedudukan berkuasa.

  13. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

  14. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri.

  15. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil.

  16. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.

  17. Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi.

  18. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.


Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 94-97.

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018 telah dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagekeo dalam rangka pengucapan sumpah/janji pengganti Ketua DPRD Nagekeo masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Silvester Yewa. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Nagekeo dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pjs. Bupati Nagekeo, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, anggota DPRD Nagekeo, unsur Forkopinda, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, LSM, wartawan serta masyarakat.

Acara tersebut dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu pengucapan sumpah/janji yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan doa dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. *ikaw

Pada hari ini, Rabu 6 Juni 2018 telah dilangsungkan Pengawasan Daerah dan Opening Meeting Asesment Surveilen Pertama di Pengadilan Negeri  Bajawa oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang. Adapun tim terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi /Lead Assesor, YM Dr. BARITA L. GAOL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengawas, YM ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Panitera, H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H., serta Sekretaris, H. BAHAR MATTALIU, S.H. Pembukaan dilaksanakan bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bajawa dan dilanjutkan dengan berkeliling Pengadilan Negeri Bajawa, mewawancara, dan memeriksa dokumen. Pengawasan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat. Selanjutnya, dilangsungkan rapat Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang bertepat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bajawa. Acara diakhiri dengan pembacaan hasil Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokok-pokoknya tidak ada temuan yang bersifat mayor, tetapi masih ada temuan-temuan bersifat minor seperti kelengkapan dokumen yang harus segera dilengkapi. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas objektivitas tim Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang, dan berharap temuan-temuan dijadikan motivasi sekaligus momentum intropeksi diri dan membenahi Pengadilan Negeri Bajawa guna mewujudkan visi Mahkamah Agung serta cetak biru (blue print) pembaruan peradilan Mahkamah Agung tahun 2035. Seluruh jajaran pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa berkomitmen itu segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2018. Terakhir, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., memberikan pembinaan kepada Hakim-hakim, Panitera, Juru Sita serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa agar bekerja segenap hati berdasarkan atas kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *ikaw

Pada hari ini, Jumat 1 Juni 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bajawa telah dilangsungkan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa mengikuti upacara dengan khidmat, tertib, dan sederhana.

Bertindak sebagai Pembina pagi ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H. Dalam pidatonya, pimpinan membacakan naskah sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pancasila telah menjadi bintang pemandu selama 73 tahun. Pancasila telah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila juga sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang, telah duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.

Dalam apel juga disampaikan agar setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga di era serba digital ini, agar pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa juga memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Media Sosial jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti menyebarkan radikalisme, isu SARA hingga berita hoax. Pada momen lahir Pancasila ini, seharusnya dijadikan sebagai momen untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

    Saya ingin tahu apakah pengertian "direksi yang membidangi personalia" dalam Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan direktur yang membidangi personalia wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Apakah pengertian membidangi di sini adalah direktur yang bersangkutan memang direktur yang terspesialisasi di bidang personalia ataukah juga termasuk direktur biasa yang salah satu manager yang berada di bawahnya adalah manager personalia disamping manager-manager lainnya (marketing, produksi, dan lain-lain)? Terima Kasih.

  • Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

    Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Saya mau menanyakan mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa. Yang menjadi pertanyaan:

    1. si A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan.
    2. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 44 huruf g tertulis tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Apakah teman saya tersebut di atas bisa mengikuti menjadi Calon Kades? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban yang diberikan disampaikan banyak terima kasih. Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
  • Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

    Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

  • Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Bisakah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan menjadi Presiden?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech