Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Sejarah Pengadilan Negeri Bajawa

  • Sejarah Terbentuknya Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada terbentuk pada tahun 1958, melalui Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini merupakan gabungan 3 (tiga) buah Swapraja yaitu Swapraja Ngadha, Swapraja Nagekeo dan Swapraja Riung sehingga corak budaya dan ragam sosial yang dimiliki sangat bervariasi yang juga memberikan ciri dan corak khusus pada perilaku masyarakatnya. Dari aspek historis pemerintahan, sebelum pembentukan Desa-desa gaya baru, wilayah jenjang pemerintahan di Kabupaten Ngada dikenal Swapraja dengan membawahi beberapa hamente sebagai berikut:

  • Swapraja Ngada terdiri dari 10 Hamente :
  • Ngada Bawa
  • Wogo
  • Inerie I
  • Inerie II
  • Naru
  • Soa
  • Mangulewa
  • Langa
  • Susu
  • Kombos
  • Swapraja Nagekeo terdiri dari 18 Hamente :
  • Boawae
  • Deru Rowa
  • Raja
  • DhaweI
  • Munde
  • Riti
  • Tonggo
  • Wolowae
  • Lejo
  • Kelimado
  • Maukeli
  • Ndora
  • Munde
  • Keo Tengah
  • Pautola
  • Nataia
  • Sawu
  • Rendu
  • Swapraja Riung terdiri dari 3 Hamente :
  • 1.Riung

  • 2.Tadho

  • 3.Lengkosambi

Keberadaan 3 buah Swapraja dengan 33 buah hamente dengan jumlah dan penyebaran penduduk di atas wilayah dengan kondisi geografis yang bergunung dan lembah turut membentuk pola dan perilaku masyarakat/penduduk Kabupaten Ngada sangat heterogen. Keadaan yang demikian heterogen baik menyangkut manusia, pola dan tingkah lakunya, keadaan tanah dan kesuburan serta keadaan sosial budaya, memberikan dan membutuhkan pola dan warna tersendiri dalam pelaksanaan dan berbagai pendekatan pelayanan kepemerintahan. Sejarah pembentukan Kecamatan di Kabupaten Ngada berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Pebruari 1962, Nomor : Pem.66/1/2 tentang Pembentukan 64 buah Kecamatan dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka daerah Kabupaten Ngada dibagi atas 6 kecamatan yaitu :

  • a). Kecamatan Ngada Utara.

  • b). Kecamatan Ngada Selatan.

  • c). Kecamatan Nage Utara.

  • d). Kecamatan Nage Tengah.

  • e). Kecamatan Keo.

  • f). Kecamatan Riung.

Selanjutnya dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Mei 1963 Nomor Pem. 66/I/32 tentang Pemekaran Kecamatan Keo menjadi Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro, maka jumlah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Ngada menjadi 7 buah, dan dengan Keputusan yang sama terdapat perubahan nama kecamatan dalam Daerah Tingkat II Ngada yaitu :

  • 1). Kecamatan Ngada Utara menjadi Kecamatan Bajawa.

  • 2). Kecamatan Ngada Selatan menjadi Kecamatan Aimere.

  • 3). Kecamatan Nage Tengah menjadi Kecamatan Boawae.

  • 4). Kecamatan Nage Utara menjadi Kecamatan Aesesa.

Demi kelancaran jalannya roda pemerintahan serta memperhatikan keinginan masyarakat setempat, maka dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Juli 1967 Nomor Pem. 66/I/32, maka dari sebagian wilayah Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Aimere dibentuk sebuah Kecamatan yang bernama Wogo Mangulewa. Sehingga dari dua Kecamatan tersebut (Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Aimere) menjadi tiga buah kecamatan yaitu Kecamatan Bajawa, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Wogo Mangulewa. Dengan penambahan sebuah Kecamatan tersebut, maka jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada menjadi 8 buah. Kecamatan Wogo Mangulewa ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1967.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan yakni melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada Nomor 3 tahun 1970 nama Kecamatan Wogo Mangulewa ini lebih disingkat dengan sebutan Kecamatan Golewa. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Pebruari 1970 Nomor 19 tahun 1970, terbentuklah Koordinator Pemerintahan Kota (Kopeta) Bajawa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada, yang berpusat di Bajawa dengan scope wilayah yang meliputi Desa Bajawa, Djawameze, Kisanata, Tanalodu, Ngedukelu dan Trikora. Koordinator Pemerintahan Kota Bajawa ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh dengan nama Kecamatan Ngada Bawa (definitif) sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 Kecamatan di Wilayah Propinsi NTT. Selanjutnya untuk maksud efektifitas dan efisiensi pelayanan maka pada tanggal 16 Juli 1970 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 47 tahun 1970 maka dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dibentuk pula 2 (dua) Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Aesesa di Kaburea, dan Perwakilan Kecamatan Bajawa di Soa/Waepana.

Melalui Perda Ngada Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolowae di wilayah Kabupaten Ngada, maka kedua perwakilan kecamatan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan definitif pada tahun 2000. Karena semakin meningkatnya perkembangan kota dan dinamika masyarakat serta aspirasi yang berkembang maka pada tahun 2002, melalui Perda Ngada Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Jerebuu, Keo Tengah dan Riung Barat dibentuk lagi 3 kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Ngada. Selanjutnya Pemerintah kembali merespon kehendak masyarakat yang menghendaki pembentukan Kecamatan Wolomeze dan Aesesa Selatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Riung Selatan dan Aesesa Selatan di wilayah Kabupaten Ngada.

Permasalahan khas dalam pelaksanaan pemerintahan yang dihadapi Kabupaten Ngada adalah beragam keadaan sosial budaya masyarakatnya dimana setiap swapraja berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu pendekatan dan pembinaan secara terus menerus agar perbedaan sosial budaya yang cenderung mengarah ke iklim primordialisme dapat dihilangkan secara perlahan. Di samping itu, keadaan topografi yang bergunung dan berbukit terjal serta rawan erosi dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah Kecamatan dan Desa merupakan masalah lainnya yang selalu menyertai setiap upaya/usaha Pemerintah dan rakyat Kabupaten Ngada dalam mengatasi kendala perhubungan/transportasi darat, sehingga masih terdapat beberapa desa yang masih tertutup/terisolir. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngada senantiasa diarahkan dan harus merupakan pelaksanaan pembangunan dalam konteks Negara kesatuan. Dalam kaitan dimaksud maka Pembangunan sektor dan daerah harus saling melengkapi sehingga tujuan bersama yakni kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

  • Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Bajawa

Gedung Pengadilan Negeri Bajawa terletak di jalan Soekarno-Hatta No. 26, Bajawa, Kabupaten Ngada. Sebelumnya kabupaten ngada masuk dalam wilayah hukum kabupaten Ende. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1977 maka gedung kantor Pengadilan Negeri Bajawa dibangun pada tahun 1980 diatas tanah seluas 642 m2 dan diresmikan pada tanggal 20 mei 1985, sehingga umur bangunan sudah mencapai ±36 tahun. Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2016, gedung Pengadilan Negeri Bajawa telah direhab pada tahun 2009 namun rehab gedung hanya berupa bangunan bagian depan kantor sedangkan bangunan gedung yang lain tidak mengalami rehab, sehingga gedung kantor Pengadilan Negeri Bajawa belum sesuai prototype yang diberikan dari Mahkamah Agung.

Urutan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dari pertama kali terbentuknya Pengadilan Negeri Bajawa :

 

  • 1. I. G Putu Mawah, SH (1982)

 

 

  • 2. Mardianis, SH (1983)

 

 

  • 3. Baidawih, SH (1988)

 

 

  • 4. Samuel Lenggu, SH (1989)

 

 

  • 5. Azwar, SH (1991)

 

 

  • 6. Barita Sinaga, SH (1996)

 

 

  • 7. V Misnan, SH (1999)

 

 

  • 8. Edhi Sudarmohono, SH (2002)

 

 

  • 9. Charles Simamora, SH (2004)

 

 

  • 10. Guntur Purwanto Joko Lelono, SH. MH (2005)

 

 

  • 11. Martinus Bala, SH (2006)

 

 

  • 12. Yohanes Heru Sujaya, SH. MH (2009-2011)

 

 

  • 13. Sutarjo, SH (2011-2012)

 

 

  • 14. Vincentius B. Trisnaryanto, SH (2012-2013)

 

 

  • 15. M. Arif Satiyo Widodo, SH. MH (2014-2017)

 

 

  • 16. Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH. MH (2017- sekarang)

 

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018 telah dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagekeo dalam rangka pengucapan sumpah/janji pengganti Ketua DPRD Nagekeo masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Silvester Yewa. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Nagekeo dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pjs. Bupati Nagekeo, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, anggota DPRD Nagekeo, unsur Forkopinda, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, LSM, wartawan serta masyarakat.

Acara tersebut dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu pengucapan sumpah/janji yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan doa dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. *ikaw

Pada hari ini, Rabu 6 Juni 2018 telah dilangsungkan Pengawasan Daerah dan Opening Meeting Asesment Surveilen Pertama di Pengadilan Negeri  Bajawa oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang. Adapun tim terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi /Lead Assesor, YM Dr. BARITA L. GAOL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengawas, YM ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Panitera, H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H., serta Sekretaris, H. BAHAR MATTALIU, S.H. Pembukaan dilaksanakan bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bajawa dan dilanjutkan dengan berkeliling Pengadilan Negeri Bajawa, mewawancara, dan memeriksa dokumen. Pengawasan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat. Selanjutnya, dilangsungkan rapat Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang bertepat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bajawa. Acara diakhiri dengan pembacaan hasil Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokok-pokoknya tidak ada temuan yang bersifat mayor, tetapi masih ada temuan-temuan bersifat minor seperti kelengkapan dokumen yang harus segera dilengkapi. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas objektivitas tim Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang, dan berharap temuan-temuan dijadikan motivasi sekaligus momentum intropeksi diri dan membenahi Pengadilan Negeri Bajawa guna mewujudkan visi Mahkamah Agung serta cetak biru (blue print) pembaruan peradilan Mahkamah Agung tahun 2035. Seluruh jajaran pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa berkomitmen itu segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2018. Terakhir, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., memberikan pembinaan kepada Hakim-hakim, Panitera, Juru Sita serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa agar bekerja segenap hati berdasarkan atas kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *ikaw

Pada hari ini, Jumat 1 Juni 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bajawa telah dilangsungkan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa mengikuti upacara dengan khidmat, tertib, dan sederhana.

Bertindak sebagai Pembina pagi ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H. Dalam pidatonya, pimpinan membacakan naskah sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pancasila telah menjadi bintang pemandu selama 73 tahun. Pancasila telah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila juga sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang, telah duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.

Dalam apel juga disampaikan agar setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga di era serba digital ini, agar pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa juga memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Media Sosial jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti menyebarkan radikalisme, isu SARA hingga berita hoax. Pada momen lahir Pancasila ini, seharusnya dijadikan sebagai momen untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

    Saya ingin tahu apakah pengertian "direksi yang membidangi personalia" dalam Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan direktur yang membidangi personalia wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Apakah pengertian membidangi di sini adalah direktur yang bersangkutan memang direktur yang terspesialisasi di bidang personalia ataukah juga termasuk direktur biasa yang salah satu manager yang berada di bawahnya adalah manager personalia disamping manager-manager lainnya (marketing, produksi, dan lain-lain)? Terima Kasih.

  • Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

    Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Saya mau menanyakan mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa. Yang menjadi pertanyaan:

    1. si A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan.
    2. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 44 huruf g tertulis tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Apakah teman saya tersebut di atas bisa mengikuti menjadi Calon Kades? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban yang diberikan disampaikan banyak terima kasih. Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
  • Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

    Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

  • Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Bisakah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan menjadi Presiden?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech