Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Kode Etik Hakim

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.

2. Pedoman Tingkah laku (Code of Conduct) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim ialah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku Hakim yang melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Profesi.

4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Profesi Hakim mempunyai maksud dan tujuan :

1. Sebagai alat :

a. Pembinaan dan pembentukan karakter Hakim

b. Pengawasan tingkah laku Hakim

2. Sebagai sarana :

a. Kontrol sosial

b. Pencegah campur tangan ekstra judicial

c. Pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.

3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional bagi Hakim.

4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

BAB II PEDOMAN TINGKAH LAKU

Pasal 3 SIFAT -SIFAT HAKIM TERCERMIN DALAM LAMBANG HAKIM YANG DIKENAL DENGAN “PANCA DHARMA HAKIM” :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.

3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.

4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.

5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Pasal 4 SIKAP HAKIM

Setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya :

A. Dalam persidangan :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu :

a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision) dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.

b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajuan bukti -bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).

c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (nemo judex in resud).

d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasones and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (account ability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparancy) dan kepastian hukum (legal certainity) dalam proses peradilan.

e. Menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak- pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

B. Terhadap Sesama Rekan

1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan.

3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Hakim secara wajar.

4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

C. Terhadap Bawahan/Pegawai

1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan.

2. Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.

3. Harus mempunyai sikap sebagai seorang Bapak/lbu yang baik.

4. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai.

5. Memberi contoh kedisiplinan.

D. Terhadap Masyarakat

1. Menghormati dan menghargai orang lain.

2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.

3. Hidup sederhana.

E. Terhadap Keluarga/Rumah Tangga

1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, menurut norma-norma hukum kesusilaan.

2. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN :
1. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial).

2. Sopan dalam bertutur dan bertindak.

3. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.

4. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.

5. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.

LARANGAN :
1. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.

2. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.

3. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.

4. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.

5. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.

6. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

7. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang- undang.

8. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

BAB III KOMISI KEHORMATAN PROFESI HAKIM

Pasal 6

1.Susunan dan Organisasi Komisi Kehormatan Profesi Hakim terdiri dari :

a. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.

b. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :

a. Ketua : salah seorang Ketua Pengurus Pusat IKAHI merangkap anggota.

b. Anggota : Dua orang anggota IKAHI dari Hakim Agung.

c. Anggota : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI yang bersangkutan.

d. Sekretaris : Sekretaris Pengurus Pusat IKAHI merangkap Anggota.

3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :

a. Ketua : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI merangkap anggota.

b. Anggota : Seorang anggota IKAHI Daerah dari Hakim Tinggi.

c. Anggota : Ketua Pengurus Cabang IKAHI yang bersangkutan.

d. Anggota : Seorang Hakim yang ditunjuk Pengurus Cabang IKAHI yang bersangkutan.

e. Sekretaris : Sekretaris Pengurus Daerah IKAHI merang kap Anggota.

4. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh PP IKAHI.

5. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh PD IKAHI.

Pasal 7

1. Komisi Kehormatan Hakim Tingkat Daerah berwenang memeriksa dan mengambil tindakan- tindakan lain yang menjadi kewenangan terhadap anggota di daerah/wilayahnya.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat berwenang memeriksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang menjadi kewenangannya terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah atau yang menurut Pengurus Pusat IKAHI harus ditangani oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim mempunyai tugas :

a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik.

b. Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI.

c. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran Kode Etik.

2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim berwenang :

a. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan.

b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.

Pasal 9

Sanksi Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah :

1. Teguran.

2. Skorsing dari keanggotaan IKAHI.

3. Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Pasal 10 PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melanggar Kode Etik dilakukan secara tertutup.

2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-Iuasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri. 3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi.

4. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.

Pasal 11

Keputusan Keputusan diambil sesuai dengan tata cara pengambilan putusan dalam Majelis Hakim.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke-XIII dan merupakan satu-satunya Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku bagi para Hakim Indonesia.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 30 Maret 2001

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Selasa 22 Mei 2018 pukul 08.30 WITA telah dilaksanakan Rapat Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat Bulanan merupakan rapat rutin tiap bulan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa melibatkan semua Hakim, Calon Hakim, Panitera Pengganti, Pegawai Pengadilan Kesekretariatan dan Kepaniteraan serta Honorer. Sementara itu, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan salah satunya untuk mempersiapkan kegiatan surveillance pada Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H., serta Panitera Pengadilan  Negeri Bajawa, Markus Meko, S.H.

Rapat hari ini mengevaluasi kinerja mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap pengisian Case Tracking System agar secara konsisten mengisi pembaharuan data dalam jangka waktu 1 x 24 jam, konsistensi pengisian court calendar, peningkatan berita acara sidang, perawatan berkala terhadap barang milik Negara terutama alat-alat elektronik seperti PC, Laptop, AC, dan lain-lain, koordinasi dengan KPK RI perihal adanya kendala pengisian LHKPN bagi pegawai yang belum mengisi serta peningkatan terhadap kebersihan (utamanya 5 R).

Dalam mengevaluasi kinerja pegawai, Ketua mengutip pendapat Confucius, seorang Filsuf China yang menyebutkan bahwa “Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi”. Sehingga bilamana ada kesalahan yang dilakukan oleh pegawai hendaknya tidak mencari pembenaran atas kesalahan tersebut dan bukan melempar kesalahan tersebut kepada orang lain melainkan segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Demikian pula dalam bekerja, Pimpinan mengutip pendapat Filsuf Jerman, yaitu Friedrich Engels yang menyebutkan bahwa “Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori”. Hendaknya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi semua pihak lebih mengedepankan aksi daripada hanya berbicara dan beretorika. Sekarang bukan lagi zamannya NATO (Not Action Talk Only) melainkan zaman sekarang hendaknya mengamalkan nilai-nilai kerja sebagai bagian dari ibadah. *ikaw

Pada hari ini, Senin 21 Mei 2018 telah dilaksanakan Apel pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018.  Apel Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 merupakan amanah dari Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor. B 350/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke - 110 Tahun 2018 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke – 110 Tahun 2018.

Apel Harkitnas ke-110 Tahun 2018 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa selaku Pembina Upacara, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., bertujuan untuk mengajak semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tema peringatan Harkitnas ke-110 yang sesungguhnya jatuh pada tanggal 20 Mei 2018, yaitu “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DI ERA DIGITAL”.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Bajawa, pimpinan mengamanatkan agar semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa senantiasa meningkatkan kompetensi dan skillnya dalam menyambut era digital. Di mulai peningkatan konten website, peningkatan serta konsistensi dalam pengisian (update) CTS (Case Tracking System) atau SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan inovasi-inovasi lain berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, diharapkan dengan kesadaran kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pengadilan Negeri Bajawa dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Bajawa yang Agung. *ikaw

Pada hari ini Jumat, 18 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bajawa melaksanakan apel rutin sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 2/DJU/KP02.1/6/2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum. Bahwa apel dilaksanakan setiap pagi pada hari Senin dan setiap sore pada hari Jumat yang diikuti oleh seluruh tenaga teknis (Hakim, Calon Hakim, Panitera, Jurusita dan ASN) dan non teknis (Honorer). Setiap apel menjadi momentum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., untuk memberikan pengarahan bagian dari fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Pada kesempatan apel ini pula disampaikan oleh Ketua PN Bajawa mewakili segenap pimpinan mengucapkan selamat menyambut ibadah suci Puasa bagi Hakim, Calon Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa. Disampaikan pula motivasi dari Ketua PN Bajawa untuk mengajak setiap stakeholder  selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap publik. Walaupun sempat dikunjungi Penghubung Komisi Yudisial pada Nusa Tenggara Timur dan mendapat pujian terhadap website, situasi dan kondisi PN Bajawa serta pelayanan publiknya yang baik, agar semua pihak tetap tidak berpuas diri dan terus membenahi hal-hal yang dirasa belum optimal khususnya inovasi-inovasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi.

Pimpinan juga menyorot agar  CTS/SIPP ditingkatkan lagi performanya karena informasi pengadilan tidak lagi terbatas menjadi kebutuhan para pihak terkait melainkan juga telah menjadi kebutuhan informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo SK KMA RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Adakah Larangan Suami-Istri Bekerja di Tempat yang Sama?

    Apakah ada aturan yang melarang suami istri bekerja di tempat yang sama?

  • Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik

    Saya sudah 3 kali diberitakan di koran dengan dugaan pungli yang menyebutkan nama lengkap beserta jabatan saya. Saya juga sudah 3 kali diberitakan hal yang sama di media online, serta disebarluaskan di Facebook. Tetapi selama ini saya hanya mendiamkan saja hal tersebut. Sampai saat ini, saya belum pernah diminta keterangannya oleh pihak berwajib terkait pemberitaan tersebut. Selama kami melaksanakan kegiatan yang diduga pungli tersebut, kami selalu memberikan laporan ke Polsek, Koramil, Polres, Kodim, serta Kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa menuntut media cetak serta online tersebut? Kalaupun bisa, dengan tuntutan apa? Pencemaran nama baik atau fitnah? Apakah tuntutan saya akan dianggap kedaluwarsa karena pemberitaan tersebut sudah 3 minggu yang lalu? Terima kasih atas pencerahannya.

  • Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

    Bagaimanakah proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain?

  • Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia

    Apakah benar bahwa setiap penggunaan balon udara harus ada koordinasi dengan pihak bandara? Katanya supaya tidak terjadi kecelakaan dengan pesawat. Kalau tidak patuh, apa sanksinya?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas