Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tugas Pokok & Fungsi

Ketua dan Wakil Ketua

    • Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
    • Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
    • Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

 

Majelis Hakim

    • Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

 

Panitera

    • Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Kefamenanu
    • Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
    • Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
    • Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
    • Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

 

Wakil Panitera

    • Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
    • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
    • Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

 

Sekretaris

    • Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
    • Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
    • Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
    • Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
    • Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
    • Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
    • Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu.
    • Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
    • Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

 

Panitera Muda Perdata

    • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
    • Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
    • Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
    • Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
    • Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 

Panitera Muda Pidana

    • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
    • Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
    • Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
    • Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
    • Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 

Panitera Muda Hukum

    • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

Panitera Pengganti

    • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
    • Membuat berita acara persidangan.
    • Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
      • Membuat penetapan hari sidang;
      • Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
      • Mengetik putusan.
    • Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

 

Jurusita/Jurusita Pengganti

    • Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
    • Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
    • Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
    • Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
    • Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

 

Sub Bagian Umum & Keuangan

    • Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
    • Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
    • Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
    • Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
    • Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
    • Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
    • Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
    • Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
    • Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
    • Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
    • Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
    • Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).
    • Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
    • Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Sub Bagian Kepegawaian

    • Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
    • Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
    • Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
    • Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
    • Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
    • Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan.
    • Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
    • Mengusulkan formasi CPNS.

        Sub Bagian Perencanaan IT Pelaporan

              Mengarsipkan seluruh dokumen/surat/laporan yang berhubungan dengan IT dengan baik
     Menyusun dan Menyiapkan Laporan Tahunan (Renstra, RKT, PK dll)
     Membuat Laporan yang berhubungan dengan IT beserta lampirannya (Laporan dari SIPP Mahkamah Agung)
     Melakukan koordinasi dengan Admin IT PT maupun admin IT MA untuk maintenance dan troubleshooting
     Melakukan Monitoring dan Koordinasi dengan Operator RKAKL
     Mengelola Website dan Aplikasi SIPP dengan melakukan update, backup, dan sinkronisasi data
     Membaca, memeriksa dan menindak lanjuti surat-surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan IT dan Pelaporan
     Membuat Perencanaan, Program, dan Anggaran untuk DIPA BUA dan BADILUM

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018 telah dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nagekeo dalam rangka pengucapan sumpah/janji pengganti Ketua DPRD Nagekeo masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Silvester Yewa. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Nagekeo dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pjs. Bupati Nagekeo, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, anggota DPRD Nagekeo, unsur Forkopinda, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, LSM, wartawan serta masyarakat.

Acara tersebut dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu pengucapan sumpah/janji yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan doa dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. *ikaw

Pada hari ini, Rabu 6 Juni 2018 telah dilangsungkan Pengawasan Daerah dan Opening Meeting Asesment Surveilen Pertama di Pengadilan Negeri  Bajawa oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang. Adapun tim terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi /Lead Assesor, YM Dr. BARITA L. GAOL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengawas, YM ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Panitera, H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H., serta Sekretaris, H. BAHAR MATTALIU, S.H. Pembukaan dilaksanakan bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bajawa dan dilanjutkan dengan berkeliling Pengadilan Negeri Bajawa, mewawancara, dan memeriksa dokumen. Pengawasan berlangsung dengan aman, lancar dan khidmat. Selanjutnya, dilangsungkan rapat Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang bertepat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bajawa. Acara diakhiri dengan pembacaan hasil Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokok-pokoknya tidak ada temuan yang bersifat mayor, tetapi masih ada temuan-temuan bersifat minor seperti kelengkapan dokumen yang harus segera dilengkapi. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas objektivitas tim Asesment Surveilen Pertama oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Kupang, dan berharap temuan-temuan dijadikan motivasi sekaligus momentum intropeksi diri dan membenahi Pengadilan Negeri Bajawa guna mewujudkan visi Mahkamah Agung serta cetak biru (blue print) pembaruan peradilan Mahkamah Agung tahun 2035. Seluruh jajaran pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa berkomitmen itu segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2018. Terakhir, YM ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H., memberikan pembinaan kepada Hakim-hakim, Panitera, Juru Sita serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa agar bekerja segenap hati berdasarkan atas kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *ikaw

Pada hari ini, Jumat 1 Juni 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bajawa telah dilangsungkan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa mengikuti upacara dengan khidmat, tertib, dan sederhana.

Bertindak sebagai Pembina pagi ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H. Dalam pidatonya, pimpinan membacakan naskah sambutan Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pancasila telah menjadi bintang pemandu selama 73 tahun. Pancasila telah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya. Pancasila juga sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan, dan latar belakang, telah duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.

Dalam apel juga disampaikan agar setiap orang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga di era serba digital ini, agar pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bajawa juga memanfaatkan Teknologi Informasi seperti Media Sosial jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti menyebarkan radikalisme, isu SARA hingga berita hoax. Pada momen lahir Pancasila ini, seharusnya dijadikan sebagai momen untuk memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

    Saya ingin tahu apakah pengertian "direksi yang membidangi personalia" dalam Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa jabatan direktur yang membidangi personalia wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Apakah pengertian membidangi di sini adalah direktur yang bersangkutan memang direktur yang terspesialisasi di bidang personalia ataukah juga termasuk direktur biasa yang salah satu manager yang berada di bawahnya adalah manager personalia disamping manager-manager lainnya (marketing, produksi, dan lain-lain)? Terima Kasih.

  • Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?

    Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Saya mau menanyakan mengenai permasalahan teman saya, sebut saja si A. Yang bersangkutan hendak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa. Yang menjadi pertanyaan:

    1. si A pernah tersandung masalah hukum yang mana jaksa menuntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kemudian, dia mendapat vonis 8 bulan kurungan.
    2. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 44 huruf g tertulis tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Apakah teman saya tersebut di atas bisa mengikuti menjadi Calon Kades? Demikian pertanyaan saya, atas jawaban yang diberikan disampaikan banyak terima kasih. Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
  • Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

    Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

  • Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Bisakah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan menjadi Presiden?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech