Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Prosedur Permohonan Informasi

A. Umum.

  1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
    • prosedur biasa; dan
    • prosedur khusus
  2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
    • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
    • Informasi yang diminta bervolume besar;
    • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
    • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
    • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
    • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
    • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
    • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

B. Prosedur Biasa.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

pros bias

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus.

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

pros khus

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi.

  1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
  2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
  3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
  4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
  5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

E. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi.

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
    • Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
    • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    • Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

F. Registrasi Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi.

  1. Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
  2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

G. Tanggapan atas Keberatan.

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
    • Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    • Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    • Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
      • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
      • Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
      • Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
      • Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.
  3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
  4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Selengkapnya:

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Selasa 22 Mei 2018 pukul 08.30 WITA telah dilaksanakan Rapat Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat Bulanan merupakan rapat rutin tiap bulan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa melibatkan semua Hakim, Calon Hakim, Panitera Pengganti, Pegawai Pengadilan Kesekretariatan dan Kepaniteraan serta Honorer. Sementara itu, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan salah satunya untuk mempersiapkan kegiatan surveillance pada Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H., serta Panitera Pengadilan  Negeri Bajawa, Markus Meko, S.H.

Rapat hari ini mengevaluasi kinerja mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap pengisian Case Tracking System agar secara konsisten mengisi pembaharuan data dalam jangka waktu 1 x 24 jam, konsistensi pengisian court calendar, peningkatan berita acara sidang, perawatan berkala terhadap barang milik Negara terutama alat-alat elektronik seperti PC, Laptop, AC, dan lain-lain, koordinasi dengan KPK RI perihal adanya kendala pengisian LHKPN bagi pegawai yang belum mengisi serta peningkatan terhadap kebersihan (utamanya 5 R).

Dalam mengevaluasi kinerja pegawai, Ketua mengutip pendapat Confucius, seorang Filsuf China yang menyebutkan bahwa “Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi”. Sehingga bilamana ada kesalahan yang dilakukan oleh pegawai hendaknya tidak mencari pembenaran atas kesalahan tersebut dan bukan melempar kesalahan tersebut kepada orang lain melainkan segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Demikian pula dalam bekerja, Pimpinan mengutip pendapat Filsuf Jerman, yaitu Friedrich Engels yang menyebutkan bahwa “Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori”. Hendaknya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi semua pihak lebih mengedepankan aksi daripada hanya berbicara dan beretorika. Sekarang bukan lagi zamannya NATO (Not Action Talk Only) melainkan zaman sekarang hendaknya mengamalkan nilai-nilai kerja sebagai bagian dari ibadah. *ikaw

Pada hari ini, Senin 21 Mei 2018 telah dilaksanakan Apel pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018.  Apel Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 merupakan amanah dari Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor. B 350/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke - 110 Tahun 2018 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke – 110 Tahun 2018.

Apel Harkitnas ke-110 Tahun 2018 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa selaku Pembina Upacara, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., bertujuan untuk mengajak semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tema peringatan Harkitnas ke-110 yang sesungguhnya jatuh pada tanggal 20 Mei 2018, yaitu “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DI ERA DIGITAL”.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Bajawa, pimpinan mengamanatkan agar semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa senantiasa meningkatkan kompetensi dan skillnya dalam menyambut era digital. Di mulai peningkatan konten website, peningkatan serta konsistensi dalam pengisian (update) CTS (Case Tracking System) atau SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan inovasi-inovasi lain berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, diharapkan dengan kesadaran kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pengadilan Negeri Bajawa dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Bajawa yang Agung. *ikaw

Pada hari ini Jumat, 18 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bajawa melaksanakan apel rutin sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 2/DJU/KP02.1/6/2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum. Bahwa apel dilaksanakan setiap pagi pada hari Senin dan setiap sore pada hari Jumat yang diikuti oleh seluruh tenaga teknis (Hakim, Calon Hakim, Panitera, Jurusita dan ASN) dan non teknis (Honorer). Setiap apel menjadi momentum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., untuk memberikan pengarahan bagian dari fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Pada kesempatan apel ini pula disampaikan oleh Ketua PN Bajawa mewakili segenap pimpinan mengucapkan selamat menyambut ibadah suci Puasa bagi Hakim, Calon Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa. Disampaikan pula motivasi dari Ketua PN Bajawa untuk mengajak setiap stakeholder  selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap publik. Walaupun sempat dikunjungi Penghubung Komisi Yudisial pada Nusa Tenggara Timur dan mendapat pujian terhadap website, situasi dan kondisi PN Bajawa serta pelayanan publiknya yang baik, agar semua pihak tetap tidak berpuas diri dan terus membenahi hal-hal yang dirasa belum optimal khususnya inovasi-inovasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi.

Pimpinan juga menyorot agar  CTS/SIPP ditingkatkan lagi performanya karena informasi pengadilan tidak lagi terbatas menjadi kebutuhan para pihak terkait melainkan juga telah menjadi kebutuhan informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo SK KMA RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Adakah Larangan Suami-Istri Bekerja di Tempat yang Sama?

    Apakah ada aturan yang melarang suami istri bekerja di tempat yang sama?

  • Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik

    Saya sudah 3 kali diberitakan di koran dengan dugaan pungli yang menyebutkan nama lengkap beserta jabatan saya. Saya juga sudah 3 kali diberitakan hal yang sama di media online, serta disebarluaskan di Facebook. Tetapi selama ini saya hanya mendiamkan saja hal tersebut. Sampai saat ini, saya belum pernah diminta keterangannya oleh pihak berwajib terkait pemberitaan tersebut. Selama kami melaksanakan kegiatan yang diduga pungli tersebut, kami selalu memberikan laporan ke Polsek, Koramil, Polres, Kodim, serta Kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa menuntut media cetak serta online tersebut? Kalaupun bisa, dengan tuntutan apa? Pencemaran nama baik atau fitnah? Apakah tuntutan saya akan dianggap kedaluwarsa karena pemberitaan tersebut sudah 3 minggu yang lalu? Terima kasih atas pencerahannya.

  • Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

    Bagaimanakah proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain?

  • Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia

    Apakah benar bahwa setiap penggunaan balon udara harus ada koordinasi dengan pihak bandara? Katanya supaya tidak terjadi kecelakaan dengan pesawat. Kalau tidak patuh, apa sanksinya?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas