Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa   Click to listen highlighted text! Welcome to Pengadilan Negeri Bajawa Powered By GSpeech

Level A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,
         HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

 

http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|en&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|zh-CN&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|ko&u=http://pn-bajawa.com/ http://translate.google.com/translate?hl=id&langpair=id|de&u=http://pn-bajawa.com/

 

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Prinsip Mengadili Perkara

Prinsip-prinsip dalam Mengadili Perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya.

Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang.hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Ketua majelis hakim, anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang,diadili atau advokat.

Seorang hakim atau panitera wajib, mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Sumber: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bajawa

 

Biaya Perkara

 

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bajawa

Prosedur Pengaduan

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Permohonan Informasi

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Kegiatan Pengadilan

Pada hari ini, Selasa 22 Mei 2018 pukul 08.30 WITA telah dilaksanakan Rapat Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat Bulanan merupakan rapat rutin tiap bulan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa melibatkan semua Hakim, Calon Hakim, Panitera Pengganti, Pegawai Pengadilan Kesekretariatan dan Kepaniteraan serta Honorer. Sementara itu, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan salah satunya untuk mempersiapkan kegiatan surveillance pada Pengadilan Negeri Bajawa. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM David P. Sitorus, S.H.,M.H., serta Panitera Pengadilan  Negeri Bajawa, Markus Meko, S.H.

Rapat hari ini mengevaluasi kinerja mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap pengisian Case Tracking System agar secara konsisten mengisi pembaharuan data dalam jangka waktu 1 x 24 jam, konsistensi pengisian court calendar, peningkatan berita acara sidang, perawatan berkala terhadap barang milik Negara terutama alat-alat elektronik seperti PC, Laptop, AC, dan lain-lain, koordinasi dengan KPK RI perihal adanya kendala pengisian LHKPN bagi pegawai yang belum mengisi serta peningkatan terhadap kebersihan (utamanya 5 R).

Dalam mengevaluasi kinerja pegawai, Ketua mengutip pendapat Confucius, seorang Filsuf China yang menyebutkan bahwa “Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi”. Sehingga bilamana ada kesalahan yang dilakukan oleh pegawai hendaknya tidak mencari pembenaran atas kesalahan tersebut dan bukan melempar kesalahan tersebut kepada orang lain melainkan segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Demikian pula dalam bekerja, Pimpinan mengutip pendapat Filsuf Jerman, yaitu Friedrich Engels yang menyebutkan bahwa “Satu ons aksi lebih berharga daripada satu ton teori”. Hendaknya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi semua pihak lebih mengedepankan aksi daripada hanya berbicara dan beretorika. Sekarang bukan lagi zamannya NATO (Not Action Talk Only) melainkan zaman sekarang hendaknya mengamalkan nilai-nilai kerja sebagai bagian dari ibadah. *ikaw

Pada hari ini, Senin 21 Mei 2018 telah dilaksanakan Apel pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018.  Apel Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 merupakan amanah dari Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor. B 350/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke - 110 Tahun 2018 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018, tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke – 110 Tahun 2018.

Apel Harkitnas ke-110 Tahun 2018 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa selaku Pembina Upacara, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., bertujuan untuk mengajak semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tema peringatan Harkitnas ke-110 yang sesungguhnya jatuh pada tanggal 20 Mei 2018, yaitu “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DI ERA DIGITAL”.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Bajawa, pimpinan mengamanatkan agar semua pihak pada Pengadilan Negeri Bajawa senantiasa meningkatkan kompetensi dan skillnya dalam menyambut era digital. Di mulai peningkatan konten website, peningkatan serta konsistensi dalam pengisian (update) CTS (Case Tracking System) atau SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan inovasi-inovasi lain berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, diharapkan dengan kesadaran kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pengadilan Negeri Bajawa dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Bajawa yang Agung. *ikaw

Pada hari ini Jumat, 18 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bajawa melaksanakan apel rutin sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 2/DJU/KP02.1/6/2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum. Bahwa apel dilaksanakan setiap pagi pada hari Senin dan setiap sore pada hari Jumat yang diikuti oleh seluruh tenaga teknis (Hakim, Calon Hakim, Panitera, Jurusita dan ASN) dan non teknis (Honorer). Setiap apel menjadi momentum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, YM Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., untuk memberikan pengarahan bagian dari fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Pada kesempatan apel ini pula disampaikan oleh Ketua PN Bajawa mewakili segenap pimpinan mengucapkan selamat menyambut ibadah suci Puasa bagi Hakim, Calon Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bajawa. Disampaikan pula motivasi dari Ketua PN Bajawa untuk mengajak setiap stakeholder  selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap publik. Walaupun sempat dikunjungi Penghubung Komisi Yudisial pada Nusa Tenggara Timur dan mendapat pujian terhadap website, situasi dan kondisi PN Bajawa serta pelayanan publiknya yang baik, agar semua pihak tetap tidak berpuas diri dan terus membenahi hal-hal yang dirasa belum optimal khususnya inovasi-inovasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi.

Pimpinan juga menyorot agar  CTS/SIPP ditingkatkan lagi performanya karena informasi pengadilan tidak lagi terbatas menjadi kebutuhan para pihak terkait melainkan juga telah menjadi kebutuhan informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo SK KMA RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. *ikaw

Putusan Terbaru

Klinik Hukum

  • Adakah Larangan Suami-Istri Bekerja di Tempat yang Sama?

    Apakah ada aturan yang melarang suami istri bekerja di tempat yang sama?

  • Cara Menanggapi Pemberitaan Media yang Merugikan Nama Baik

    Saya sudah 3 kali diberitakan di koran dengan dugaan pungli yang menyebutkan nama lengkap beserta jabatan saya. Saya juga sudah 3 kali diberitakan hal yang sama di media online, serta disebarluaskan di Facebook. Tetapi selama ini saya hanya mendiamkan saja hal tersebut. Sampai saat ini, saya belum pernah diminta keterangannya oleh pihak berwajib terkait pemberitaan tersebut. Selama kami melaksanakan kegiatan yang diduga pungli tersebut, kami selalu memberikan laporan ke Polsek, Koramil, Polres, Kodim, serta Kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa menuntut media cetak serta online tersebut? Kalaupun bisa, dengan tuntutan apa? Pencemaran nama baik atau fitnah? Apakah tuntutan saya akan dianggap kedaluwarsa karena pemberitaan tersebut sudah 3 minggu yang lalu? Terima kasih atas pencerahannya.

  • Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

    Bagaimanakah proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain?

  • Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia

    Apakah benar bahwa setiap penggunaan balon udara harus ada koordinasi dengan pihak bandara? Katanya supaya tidak terjadi kecelakaan dengan pesawat. Kalau tidak patuh, apa sanksinya?

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech